Bahas BPKH, Menag Raker Dengan Komisi VIII DPR RI

Diposting pada

Menag pembentukan BPKH Raker Komisi VIII DPR

Bahas BPKH, Menag Raker Dengan Komisi VIII DPR RI, Jakarta (hajikita.com) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan kalau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bakal beroperasi sesudah terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Badan Pelaksana serta Dewan Pengawas BPKH.

Hal tersebut diungkapkan Menag waktu menjawab pertanyaan anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja mengenai Perkembangan Pembentukan BPKH. Turut mengikuti Menag, Sekjen Kemenag yang juga sekretaris Pansel BPKH Nur Syam, serta Kepala Biro Humas Data dan Informasi Mastuki.

“Jadi kapan mulainya, segera setelah Keppres diterbitkan. Lalu mereka melakukan konsolidasi sekitar 6 bulan karena ini institusi baru. Setelah 6 bulan mungkin baru mulai running,” terang Menag di Jakarta, Selasa (18/04).

Menurut Menag, UU 34 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji ini mengatur kalau BPKH mempunyai dua kamar, Badan Pelaksana (BP) serta Dewan Pengawas (DP). UU juga menentukan bahwa BP menjadi kewenangan presiden untuk menentukan, sementara DP menjadi kewenangan DPR untuk menentukan.

Menag mengaku bila Presiden sekarang ini telah memilih BP BPKH. Tetapi, untuk menerbitkan Keppres, Presiden masih menanti hasil DPR dalam menentukan DP BPKH. “Presiden bakal menetapkan keduanya (DP dan BP) dalam satu Keppres. Karena tidak mungkin Keppres terpisah untuk mengatur satu badan,” katanya.

“Presiden masih menanti nama yang bakal dipilih DPR. Sesudah ada, baru BP serta DP bakal diputuskan dalam satu Kepres,” imbuhnya.

Sesudah diputuskan Presiden, BPKH bakal mulai bekerja. Menurut Menag, tugas dan fungsi yang diamanahkan UU 34 tahun 2014 terhadap BPKH ada dua, yakni :

  1. Menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). “Nanti 2018, semoga telah menjadi tugas mereka untuk memastikan besaran BPIH sebelum diputuskan Komisi VIII,” katanya;
  2. Mengoptimalkan dana haji sehingga nilai kemanfaatannya semakin besar.

Gaji BPKH

Berkaitan gaji serta fasilitas Badan Pelaksana serta Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), menurut Menag yang menentukan adalah DPR.

“Yang menentukan gaji serta fasilitas lainnya itu DPR. Sebab anggaran itu ada di DPR. UU mengatakan bahwa seluruh biaya operasional BPKH itu diajukan oleh BPKH kepada menteri untuk ditetapkan setelah memperoleh persetujuan dari DPR,” katanya.

Teknisnya terkait gaji, lanjut Menag, BPKH bakal mengajukan besarannya kepada KemenPAN & RB yang memiliki standarnya. KemenPAN & RB lantas bakal mengajukan ke Kemenkeu. Dari situ, BPKH bakal membuat rancangan yang lalu diserahkan ke Menteri Agama.

“Menag sebelum nenetapkan harus memperoleh persetujuan dari DPR. Jadi ujungnya ada di DPR sesungguhnya,” katanya.

Waktu dikejar pertanyaan perihal besaran gaji itu, Menag menyatakan kalau pihaknya tak miliki usulan lantaran menghormati independensi serta profesionlitas BPKH. “UU sudah memberikan kewenangan penuh untuk menentukan sendiri, kecuali bila kita diminta pendapat oleh mereka,” terangnya.

UU 34 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji memberi kewenangan penuh terhadap BPKH untuk mengatur struktur organisasi, termasuk juga tentang biaya operasional. UU secara eksplisit mengatur bahwa seluruh biaya operasional berasal dari dana haji, bukan APBN.

DPR mengawasi BPKH

Menag LHS menerangkan kalau UU No 34 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji mengatur teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR. Menurut dia, Pasal 52 ayat 5 mewajibkan BPKH untuk melapor kepada DPR dalam enam bulan sekali.

“Pasal itu secara tegas mengatakan bahwa BPKH wajib menyampaikan laporan setiap enam bulan kepada DPR. Itu waktu yang sangat cepat untuk sebuah badan,” tutur Menag.

“UU 34 sengaja mengatur seperti itu agar kontrolnya lebih ketat. Kalau ada kekhawatiran, maka setiap enam bulan bisa dikontrol secara langsung,” imbuhnya.

Menag meyakinkan kalau Pansel BPKH bekerja dengan cara profesional. Pansel bahkan sampai melakukan konfirmasi berkaitan rekam jejak masing-masing calon kepada KPK, PPATK, OJK, serta Ditjen Pajak. “Jadi ada 4 instansi yang ikut mengontrol integritas dalam hal keuangan dan semua yang sudah disodorkan pansel itu sudah clear and clean,” tandasnya.

Berikut daftar kandidat yang lulus seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan Badan Pengawas:

A. Badan Pelaksana (14 orang)

No. Nama Bidang
1. Ir. Ajar Susanto Broto, MM Risk Management BPKH
2. Dr. Ir. H. Andi Buchari, MM Risk Management BPKH
3. H. Ahmad Zaky, MBA Pengelolaan SDM BPKH
4. Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT Pengelolaan SDM BPKH
5. Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc. Bidang Penelitian dan Pengembangan BPKH
6. Donny Nuriawan, MBA Bidang Penelitian dan Pengembangan BPKH
7. Dr. Beny Witjaksono, SE,MM Bidang Arah Investasi BPKH
8. Teuku Umar Laksamana, MBA Bidang Arah Investasi BPKH
9. Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si Bidang Pengelolaan Keuangan BPKH
10. Drs. Agus Syabarrudin, MSi Bidang Pengelolaan Keuangan BPKH

11.

A. Iskandar Zulkarnain, SE, MM

Bidang Operasional BPKH

12.

Hendiarto, SE

Bidang Operasional BPKH

13.

Dr. H.Moch.Jasin, MM., MH

Bidang Hukum BPKH

14.

Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (Hons), MCL, PhD

Bidang Hukum BPKH

B. Dewan Pengawas (10 Orang)

No. Nama Bidang
1. Dr. KH. Marsudi Syuhud Pengawasan Syariah BPKH
2. Dr. H. Oni Sahroni, MA Pengawasan Syariah BPKH
3. Dr. Ir.Any Setianingrum, M.E.Sy. Pengawasan Pengelolaan Keuangan BPKH
4. H. Dinno Indiano,SE Pengawasan Pengelolaan Keuangan BPKH
5. H. Kiagus Mohammad Tohir, SE, AK Pengawasan Pengelolaan Keuangan BPKH
6. Ir. Suhaji Lestiadi, ME Pengawasan Pengelolaan Keuangan BPKH
7. Dr. Abd. Hamid Paddu, MA. Pengawasan Umum
8. Dr. Muhammad Akhyar Adnan,MBA, CA, Ak Pengawasan Umum
9. H. Prayudha Moeljo, SE,MM Pengawasan Umum
10. Dr. Yuslam Fauzi, ME Pengawasan Umum

(Kemenag/UKiS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *