5 Anggota Dewan Pengawas BPKH Terpilih Disahkan DPR

Posted on

Dewan Pengawas BPKH terpilih berpose bersama pimpinan DPR RI. (foto:boy)
5 Anggota Dewan Pengawas BPKH Terpilih Disahkan DPR, Jakarta (hajikita.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah memilih serta menetapkan lima anggota dewan pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Kelima dewan pengawas itu ditetapkan dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (27/4).

loading...

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, mengemukakan, merujuk pada hasil uji kelayakan serta kepatuhan, rapat pada 26 April 2017 melalui pemungutan suara, sudah memilih serta menetapkan lima nama anggota Dewan Pengawas BPKH.

“Perkenankan kami pertanyakan, apakah laporan Komisi VIII DPR bisa disetujui?,” tutur Fadli Zon yang langsung disetujui peserta rapat.


Fit and proper test anggota Dewan Pengawas BPKH digelar Komisi VIII DPR RI tanggal 25 – 26 April 2017 lalu, setelah itu menetapkan lima anggota dewan pengawas dari 10 calon yang diajukan Pemerintah. Kelima nama yang terpilih itu yaitu :

Dewan Pengawas BPKH Yang Terpilih

No. Nama Bidang
1. Dr. KH. Marsudi Syuhud Pengawasan Syariah BPKH
2. Ir. Suhaji Lestiadi, ME Pengawasan Pengelolaan Keuangan BPKH
3. Dr. Yuslam Fauzi, ME Pengawasan Umum
4. Dr. Muhammad Akhyar Adnan,MBA, CA, Ak Pengawasan Umum
5. Dr. Abd. Hamid Paddu, MA. Pengawasan Umum

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI mengharapkan seleksi 10 calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa membuahkan lima Dewan Pengawas yang dapat bekerja secara amanah serta profesional. Pasalnya tugas Dewan Pengawas ini tidak ringan, yakni mengelola dana setoran awal haji serta dana abadi umat yang jumlahnya sekitar Rp 93 triliun.

“Terlebih Dewan Pengawas ini selain mengawasi juga berwenang menyetujui atau menolak investasi yang berisiko tinggi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4).

Iskan menyebutkan Dewan Pengawas BPKH harus juga memiliki pendekatan syariah serta kehati-hatian berkaitan pengelolaan dana dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan berasaskan prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian, transparan dan akuntabel. Menurutnya, butuh diingat kalau BPKH adalah badan baru amanah dari undang-undang RI nomor 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji yang mengharuskan ada pemisahan fungsi pada penyelenggaraan ibadah haji dengan pengelolaan keuangannya.

Oleh karena begitu strategisnya badan ini, maka Iskan mengharapkan supaya keberadaan Dewan Pengawas BPKH dapat bersinergi dengan Badan Pengelola dalam menjalankan fungsi check and balancing. Sehingga Dewan Pengawas BPKH juga semestinya mempunyai pemahaman mengenai prinsip serta aplikasi pengelolaan dana serta pengawasan.

“Keberadaan Dewan Pengawas BPKH juga diharapkan terus menciptakan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan pengunaan BPIH yang efisien,” kata Iskan. (Kemenag/Republika/UKiS)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *