BPKH Solusi Pengelolaan Keuangan Haji

Posted on

BPKH Solusi Pengelolaan Keuangan Haji

 BPKH Solusi Pengelolaan Keuangan Haji, Jakarta (hajikita.com) – Pengelolaan dana haji dinilai belum optimal. Manfaat dari dana tersebut belum terlalu dirasakan oleh para calon jamaah haji. 

Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menyampaikan hal itu bisa dimaklumi. Pasalnya regulasi yang ada, yaitu UU Nomor 13 tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, tak memberi kewenangan untuk Kementerian Agama untuk melakukan investasi dana haji. 

loading...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Alhamdulilah sekarang ini kita telah miliki Undang-Undang Nomer 34 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji yang satu diantara substansinya, mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dengan azas prinsip syariah, kehati-hatian, faedah, nirlaba, transparan, serta akuntabel,” ujarya, Senin (27/2). 
Fahira menyampaikan untuk melakukan pengelolaan keuangan haji, dalam UU tersebut mengatur tentang pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri serta bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Sekarang ini, proses pembentukan anggota BPKH sudah masuk tahap akhir seleksi. 
“Hemat saya, BPKH adalah jalan keluar pengelolaan keuangan haji yang dikerjakan berbentuk investasi dimana nilai faedahnya dipakai untuk penambahan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” katanya. 


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nantinya, kata Fahira, dalam melakukan tugas dan fungsi tersebut BPKH berkewajiban mengelola keuangan haji dengan cara transparan serta akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji serta kemaslahatan umat Islam.

“Dengan payung hukum yang jelas ditambah sebuah badan yang profesional maka pengelolaan dana haji akan maksimal yang efeknya pastinya kepada peningkatkan kualitasi pelayanan haji kita,” katanya. (Ihram/UKiS)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *