Calon Jamaah Umrah dan Haji Khusus Harus Mendapatkan Rekomendasi dari Kemenag

Posted on

Direktur Umrah dan Haji Khusus rapat di Kementerian Ketenagakerjaan bahas soal Paspor TKI

Calon Jamaah Umrah dan Haji Khusus Harus Mendapatkan Rekomendasi dari Kemenag, Jakarta (hajikita.com) – Ada ketentuan baru dalam pengurusan paspor untuk calon jamaah umrah serta haji khusus.

loading...

Kini, kala akan mengurus paspor di Kantor Imigrasi, mereka mesti memperoleh rujukan dari Kankemenag Kabupaten/Kota.


“Rekomendasi itu yaitu persyaratan tambahan yang diminta oleh pihak imigrasi dan Kankemenag Kab/Kota telah siap memberikan layanan rekomendasi mulai hari ini. Tetapi, rekomendasi cuma akan diberikan pada calon jemaah yang berangkat dari Penyelenggara Perjalalan Ibadah Umrah (PPIU) serta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang tercatat resmi di Kementerian Agama,” demikian penegasan Direktur Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis di Jakarta, Rabu (08/03).

Menurut Yanis, pemberlakukan rekomendasi ini yaitu satu diantara hasil keputusan pertemuan lintas kementerian serta badan yang terkait pada 23 Februari 2017 di Kemenkumham dan 6 Maret 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan. Pertemuan itu mengulas ramainya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur (non-prosedural) hingga menyebabkan efek sosial, ekonomi, serta keselamatan pada TKI diluar negeri maupun keluarga serta lingkungan sosialnya. Pertemuan itu menyetujui pentingnya memperkuat kolaborasi serta kerja sama lintas kementerian serta instansi untuk mencegah persoalan ini.
Sebagai pedoman kerja, lanjut Yanis, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sudah mengeluarkan surat edaran untuk Kanwil Kemenag Provinsi mengenai Penambahan Syarat Rekomendasi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota untuk Pemohoan Paspor Ibadah Umrah/Haji Khusus. Surat edaran itu mengatur beberapa point utama, diantaranya :
  1. Pengajuan rekomendasi dilaksanakan calon jamaah umrah/haji khusus atau diwakili PPIU/PIHK dengan menyertakan surat kuasa dari calon jemaah;
  2. Rekomendasi cuma diberikan pada calon jamaah yang akan berangkat lewat PPIU/PIHK berizin resmi dari Kemenag;
  3. Rekomendasi dikeluarkan serta ditandatangani oleh pejabat berwenang pada Kankemenag Kab/Kota;
  4. Kankemenag Kab/Kota bakal merekap data jemaah yang dibuatkan rekomendasi untuk disampaikan ke Kanwil Kemenag Provinsi serta diteruskan ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kasubdit Pembinaan Umrah M. Arfi Hatim menambahkan kalau surat edaran ini telah disampaikan ke Kanwil Kemenag Provinsi. Dia meyakini kebijakan baru ini juga telah dipahami oleh ASN Kemenag di daerah sehingga mulai hari ini akan diberlakukan di seluruh Indonesia.
“Insya Allah Kankemenag Kabupaten/Kota telah mengerti ketentuan baru ini. Beberapa dari mereka bahkan juga telah ada yang langsung berkoordinasi dengan pihak kantor imigrasi setempat,” tutur Arfi.
Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan contohnya, kata Arfi bahkan juga telah langsung melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Banjarmasin dalam rangka penanganan hulu persoalan TKI non prosedural di sana. Demikian juga dengan Kanwil Kemenag Yogyakarta, telah melakukan rapat koordinasi dengan Kantor Imigrasi Yogyakarta berkenaan mekanisme penerbitan paspor untuk umrah.
“Alhamdulillah mereka telah satu visi. Semua proses pengurusan rekomendasi ini gratis dengan kata lain tak ada pungutan biaya,” tandasnya.(Kemenag)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.