Demi Efisiensi, DPR Sarankan BPKH Buat Kontrak-Kontrak Multiyears

Posted on

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid
Demi Efisiensi, DPR Sarankan BPKH Buat Kontrak-Kontrak Multiyears, Jakarta (hajikita.com) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengemukakan, dengan sudah terbentuknya Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maka mereka mesti selekasnya membuat visi dan misi serta membuat program sepuluh tahun ke depan. Tujuannya, supaya mereka dapat membuat kontrak-kontrak multiyears di Arab Saudi.

loading...

“Jadi (persiapan) jangka pendek untuk menghadapi (musim haji) tahun depan, (persiapan) jangka panjangnya menyusun visi dan misi BPKH sepuluh tahun kedepan,” kata Sodik, Kamis (27/4).

Menurut Sodik, membuat visi dan misi untuk sepuluh tahun kedepan sangat penting. Sebab, kontrak-kontrak di Arab Saudi sampai kini senantiasa memperoleh keritik. Kontraknya senantiasa tahunan, walau sebenarnya langkah seperti ini dianggap tidak efisien.

Jadi, katanya, dengan memiliki visi dan misi untuk 10 hingga 15 tahun ke depan, penyelenggara haji bisa mewujudkan kontrak-kontrak multiyears. Menurut dia, bila melaksanakan kontrak multiyears harusnya dapat lebih murah biaya kontrak-kontraknya.

“Sehingga dana umat yang terkumpul Rp93 triliun bisa memberikan manfaat maksimal dalam dua hal, pertama meningkatkan pelayanan yang sebaik-baiknya, kedua memberikan kontribusi dana sehingga jamaah dapat membayar seminimal mungkin,” katanya.

Dia mengutarakan, sebenarnya Komisi VIII DPR RI telah memberikan anjuran ke menteri agama beberapa tahun yang lalu. Namun, dengan beragam argumen, termasuk juga argumen regulasi di Arab Saudi, kontrak-kontrak multiyears belum bisa dilakukan.

Sodik menyatakan, pihaknya bakal mendesak, mulai 2018, keuangan haji telah dikelola BPKH, serta mesti dimulai kontrak-kontrak multiyears di Arab Saudi. “Tahun ini telah terlambat, nanti bakal didorong untung tahun depan,” katanya.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI sudah menetapkan lima orang Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dari unsur masyarakat. Lima Dewan Pengawas BPKH dari unsur masyarakat itu telah final.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid, Ada empat kriteria yang menjadi pertimbangannya.
 

  1. Integritas. Artinya dewan pengawas mempunyai integritas, tidak punya cacat serta miliki komitmen kepada bangsa;
  2. Kompetensi. Kompetensi menjadi kriteria yang sangat penting karena selama ini Kementerian Agama (Kemenag) RI sedikit kewalahan; 
  3. Dewan pengawas mesti memahami haji. Paham teknis hingga filosofisnya; 
  4. Mendapat dukungan dari fraksi serta masyarakat. Mereka mesti memperoleh dukungan dari masyarakat serta fraksi karena badan pengawas yang diseleksi yaitu badan pengawas dari unsur masyarakat.


“Ya integritas (mereka) teruji selama yang dapat kami rekam dari riwayat hidupnya serta dari fit and proper test,” katanya.

Seperti diketahui, Dewan Pengawas BPKH yang telah final di antaranya Marsudi Syuhud, Suhaji Lestiadi, Yuslam Fauzi, Muhammad Akhyar serta Abd Hamid Paddu. DPR RI sekarang ini menanti Presiden menetapkan anggota Badan Pelaksana BPKH. (Republika/UKiS)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *