Ramadhan Harisman
Ramadhan Harisman

Hanya Kelola Biaya Operasional Haji Setelah BPKH Terbentuk

Posted on
Ramadhan Harisman
Ramadhan Harisman

Hanya Kelola Biaya Operasional Haji Setelah BPKH Terbentuk, Batam (hajikita.com) – Pemerintah sudah membuat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam tempo dekat, diprediksikan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH bakal selekasnya ditetapkan.

Lalu bagaimana pengelolaan keuangan haji pasca terbentuknya BPKH? Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Ramadan Harisman menjelasakan kalau Kementerian Agama ke depan hanya akan mengelola pembiayaan operasional haji saja.

loading...

Menurut dia, sampai kini, pengelolaan dana haji meliputi empat hal, yakni Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, baik setoran awal ataupun setoran pelunasan. Diluar itu, pengambangan dana haji, pembiayaan operasional haji, serta Dana Abadi Umat (DAU).

“Dari empat hal itu, yang akan tetap dikelola Kementerian Agama adalah pembiayaan operasional haji. Yang lain, bakal dikelola BPKH,” jelas Ramadan waktu memberikan paparan mengenai Pembiayaan Operasional Haji di Arab Saudi pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi 1438H/2017M di Batam, Rabu (07/06).

Berkenaan dengan itu, sesudah BPKH telah mulai aktif, maka setoran BPIH tidak masuk ke rekening atas nama Menteri Agama seperti yang berjalan sekarang ini. Menurut Ramadan, setoran BPIH, baik setoran awal ataupun setoran lunas, bakal masuk rekening BPKH, qq. Jemaah.

Perubahan juga akan terjadi pada aspek pengembangan dana setoran BPIH. Bila sebelumnya, BPIH yang dikelola Kementerian Agama cuma diletakkan pada SBSN serta produk perbankan. Sesudah dikelola BPKH, dana BPIH dapat dikembangkan, ditempatkan, dan atau diinvestasikan dalam lima hal, yakni produk perbankan, emas, surat berharga, investasi langsung, serta investasi yang lain.

Akan tetapi, lanjut Ramadan, UU BPKH mensyaratkan kalau proses investasi yang dilaksanakan mesti sesuai dengan prinsip syariah. Berarti, dana haji tidak dapat diinvestasikan pada beberapa bidang yang tidak sesuai prinsip syariah.

Selain itu, investasi harus juga memerhatikan segi keamanan. Sebab, BPKH tidak boleh merugi. “Jika rugi secara portofolio atau kolektif, maka organ BPKH harus menanggungnya secara renteng,” katanya. Prasyarat investasi yang lain yaitu kehati-hatian, ada nilai faedah, serta likuiditas.

Lalu apakah dana haji dapat dipakai untuk infrastruktur? Ramadan menyatakan kalau sekarang ini tidak dapat. Sebab, UU 13 tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji cuma mengamanatkan peletakan dana haji pada tiga hal, yakni SBSN, SUN serta produk perbankan. “Sampai saat ini tidak ada dana haji yang diinvestasikan untuk infrastruktur,” tegasnya.

Investasi infrastruktur sangat dimungkinkan dilaksanakan oleh BPKH karena UU BPKH membolehkan. Hal tersebut mungkin berupa sukuk spesifik terkait pembangunan infrastruktur baik tol, pelabuhan serta lainnya, atau investasi langsung. “Tapi itu nanti, bukan sekarang,” katanya.

Ramadan memberikan, nilai faedah atas program pengembangan yang dilaksanakan BPKH, nanti bakal masuk ke rekening nilai faedah dana haji yang dipakai untuk :

  1. Operasional haji. Menurut Ramadan, maksimum 50% dari estimasi pendapatan tahun berjalan yang bisa dipakai operasional pembiayaan haji. Ketentuan ini bakal beresiko pada penyesuaian skema BPIH tahun depan.Sampai kini, pembiayaan operasional haji meliputi tiga hal, yakni direct cost, indirect cost, serta APBN/APBD. Direct cost yaitu biasa yang dikeluarkan oleh jemaah haji untuk biaya pesawat ke/dari Arab Saudi, sebagian biaya pemondokan di Makkah, serta Living Cost (dikembalikan ke Jemaah pada saat keberangkatan di Embarkasi).
     
    Indirect cost bersumber dari nilai faedah hasil pengembangan dana haji. Dana ini dipakai untuk sebagian biaya pemondokan di Makkah, biaya pemondokan di Madinah, pelayanan di Arab Saudi (general service fee, konsumsi, transportasi shalawat, upgrade naqabah, badal haji, serta pemulangan jemaah sakit ke Indonesia), pelayanan di Dalam Negeri (akomodasi dan konsumsi di embarkasi, paspor, DAPIH, gelang identitas, pelaksanaan manasik, asuransi jiwa serta kecelakaan), dan operasional di Arab Saudi serta dalam negeri.
     
    Sedangkan komponen ketiga pembiayaan opesional haji bersumber dari APBN/APBD. Komponen APBN dipakai untuk biaya operasional petugas haji di Arab Saudi. Sedang APBD untuk transportasi jemaah dari daerah asal ke/dari embarkasi.
  2. Dikembalikan ke jemaah lewat rekening virtual. Rekening virtual ini dimaksudkan untuk menyimpan nilai manfaat atas setoran awal jemaah.
  3. Operasional BPKH. “Sekarang kita tidak menggunakan nilai manfaat sebagai gaji. Nanti gaji BPKH akan dibayar dari situ,” tuturnya.

“Kalau masih ada sisa, maka akan dikembalikan ke kas haji,” tutupnya. (Kemenag)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *