Info Layanan Publik Haji Didistribusikan ke 70 Negara

Posted on

Kabag Siskohat Hasan Afandi
Info Layanan Publik Haji Didistribusikan ke 70 Negara, Jakarta (hajikita.com) – Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) mewakili Kementerian Agama sebagai satu dari dua kementerian yang dilibatkan dalam Seminar dan Pameran Innovation In Public Service Through Open Data : Learning From Indonesian Cross-Sectoral Champions di Jakarta.

Seminar dan pameran satu hari yang berlangsung pada Rabu (22/03) kemarin ini digelar di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB).

loading...

Dalam seminar mengenai inovasi pelayanan publik, salah satu narasumber, Direktur Aparatur Negara Bappenas, Siliwanti, mengapresiasi progress pelayanan publik yang dikembangkan oleh Ditjen PHU.

Menurut dia, lantaran progress yang terus membaik serta signifikan, inovasi layanan publik haji dipublikasikan pada Open Government Partnership serta didistribusikan ke 70 negara. Siliwanti menyampaikan, banyak peserta dari beragam negara yang ajukan pertanyaan serta menginginkan belajar dengan inovasi yang dikembangkan Kemenag.

Kabag Sistem Informasi Haji Terpadu, Hasan Afandi, yang juga hadir dalam seminar itu mengutarakan bahwa Ditjen PHU Kemenag selalu berusaha meningkatkan layanan publik haji dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa sektor yang dilaksanakan penguatan serta perbaikan umpamanya pada informasi estimasi keberangkatan serta data waiting list per wilayah.

“Jemaah haji dan publik dapat mengakses data waiting list sesuai dengan wilayah masing-masing sehingga mereka dapat mengetahui lama antrian di daerahnya,” tutur Hasan.

Sebagai bagian dari perlindungan jemaah, Ditjen PHU juga telah melaunching direktori Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berizin alias resmi. Ini diharapkan bakal mempermudah jemaah dalam menentukan pilihan PPIU dan PIHK sehingga sesuai dengan gerakan Lima Pasti Umrah yang digaungkan Kemenag dalam dua tahun terakhir.

Keringanan akses publik yang lain yang dikembangkan Ditjen PHU Kemenag berkaitan dengan informasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Laporan Keuangan serta Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji, Regulasi terkait penyelenggaraan haji dan umrah, dan informasi jemaah berhak lunas pada tiap tahapan.

“Selain berbentuk teks, informasi yang tersaji juga berbentuk infografis serta animasi. Ke depan, kami mengharapkan dapat menginformasikan neraca keuangan bulanan secara berkala,” katanya.

Dari proses perbaikan ini, lanjut Hasan, Ditjen PHU dinilai Bappenas telah bisa memenuhi kewajiban yang diminta Open Government Indonesia (OGI) tepat waktu, khususnya yang terkait dengan pembukaan data publik.

Hasan mengharapkan keikutsertaan ini menunjukan bahwa kualitas Informasi Haji telah memperoleh tempat di mata masyarakat serta pemerintah. “Ini jadi tambahan spirit kami untuk selalu senantiasa berbenah, memberikan yang paling baik dalam pelayanan Informasi publik serta kualitas open data ke lintas sektoral,” ujar Hasan.(Kemenag)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *