Menag dan Watimpres Bahas Pemanfaatan Dana Haji

Posted on

Menag dan Watimpres ttg pemanfaatan Dana Haji
Menag dan Watimpres Bahas Pemanfaatan Dana Haji, Jakarta (hajikita.com) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) membicarakan pemanfaatan dana haji. 

Menag melaporkan bahwa jumlah pendaftar haji selalu bertambah sehingga akumulasi dana haji juga meningkat signifikan.

loading...

Oleh karenanya, pengelolaan dana haji dituntut lebih efisien serta efektif.

Menurut Menag, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2008 mengenai penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah memiliki hak mengelola dana setoran awal jemaah haji hingga memperoleh dana optimalisasi haji. Dana optimalisasi itu lalu dipakai untuk menutupi selisih dari biaya haji yang sebenarnya yang mencapai Rp 60 juta dengan BPIH yang dibayarkan calon jamaah haji yang berkisar pada Rp 35 juta.

“Pemanfaatan dana haji ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas serta efisiensi penggunaan BPIH dan meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam,” katanya dalam rapat yang digelar di Kantor Watimpres, Jakarta, Rabu (22/03).

Bersamaan dengan sudah terbitnya UU 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji, maka pengelolaan dana haji tidak lagi dilaksanakan Kementerian Agama, tetapi akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan berpedoman 6 azas, yaitu : prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, serta akuntabel.

Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Mayjen TNI (Purn) IGK Manila mengapresiasi pembentukan BPKH serta mengharapkan pemanfaatan dana haji bisa memberikan efek pada peningkatan sarana ibadah haji yang bisa dirasakan langsung oleh jamaah haji.

“Kemenag bisa bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk menyebarkan informasi yang sesungguhnya tentang ibadah haji,” tuturnya.

Hadir juga dalam rapat yang bertopik Pemanfaatan Dana Haji ini beberapa Anggota Dewan Pertimbangan Presiden seperti Malik Fadjar serta M. Maksum, Kepala Biro Data dan Informasi Kamarullah Halim, dan Sekretaris Ditjen PHU Khasan Fauzi.

Menag dan Menko PMK-20170322
Menag, Menko PMK dan Menkes

Di kesempatan terpisah, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengadakan rapat koordinasi mengulas persiapan musim haji 1438H/2017M.

Memimpin rapat, Menko PMK Puan Maharani menyatakan komitmen Pemerintah untuk selalu meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017. Menurut dia, kembali normalnya kuota haji ditambah ada penambahan kuota 10 ribu menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Karenanya, pihaknya selalu berusaha memperkuat sinergi kementerian dan instansi, baik pusat maupun daerah.

“Kemendagri dapat mengirimkan surat edaran ke kepala daerah untuk lebih mensosialisasikan serta memberi dukungan ke penyelenggaraan haji,” kata Menko PMK di Jakarta, Rabu (22/03). Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Perwakilan Kementrerian Dalam Negeri, Kementerian luar negeri, Kementerian Hukum dan Ham, TNI, POLRI serta BIN.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan, kuota Indonesia yang mencapai 221ribu pada tahun ini bakal berefek pada penyiapan sarana serta beragam layananan. Jumlah kloter juga akan membengkak dari sebelumnya 387, menjadi 505 kloter. Hal semacam ini bakal menyebabkan juga pada alokasi slot terbang serta waktu operasional penerbangan dari 28 hari menjadi 30 hari.

“Ini akan beresiko pada lamanya tinggal jamaah menjadi 41 hari,” jelas Menag.

Menag mengaku ingin memperpendek masa tinggal, tetapi lantaran banyaknya jemaah haji sehingga penerbangan berangkat serta pulang juga mesti antri. Seperti tahun sebelumnya, sebaran pemondokan jemaah haji difokuskan pada 6 wilayah saja. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah operasional bus shalawat yang melayani Jemaah pulang pergi sepanjang 24 jam dari hotel ke Masjidil Haram.

Pihak Kementerian Kesehatan menambahkan bahwa perbaikan layanan di bidang tranportasi, akomodasi, katering serta sistem informasi, akan sangat berpengaruh pada status kesehatan Jemaah haji. Mulai sejak tahun lalu, Kemenkes sudah memprioritaskan upaya promotif serta preventif dalam penanganan kesehatan jemaah haji dan itu mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi.(Kemenag)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.