Sidik Jari Untuk Perkuat Data dan Validitas Calon Jamaah Haji

Posted on

finger print

Sidik Jari Untuk Perkuat Data dan Validitas Calon Jamaah Haji, Jakarta (hajikita.com) – Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) kembali melaksanakan inovasi perbaikan layanan ibadah haji. Untuk menguatkan tata kelola data serta validitas jati diri jamaah, Ditjen PHU memberlakukan pengambilan sidik jari serta photo pada saat pendaftaran ibadah haji.

loading...

Antrian jamaah haji Indonesia cukup panjang, rata-rata mencapai 17 tahun, dengan rentang terpanjang di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan yang mencapai 43 tahun. Sebagai langkah perbaikan, Ditjen PHU mengeluarkan Keputusan Dirjen PHU no 28/2016 mengenai Pedoman Pendaftaran Haji Reguler.

Sekurang-kurangnya ada dua hal baru dalam pedoman ini, yakni : 1) Pendaftaran haji harus dikerjakan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan photo serta sidik jari; dan 2) Jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji bisa melakukan pendaftaran haji sesudah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang paling akhir.


“Pemberlakukan dua ketetapan ini dalam rangka penguatan data serta validitas jati diri calon jamaah haji dan pembatasan pergi haji untuk jamaah yang telah pernah pergi haji. Diluar itu sebagai langkah antisipatif atas antrian haji yang selalu memanjang,” terang Kasubdit Pendaftaran Haji Noer Aliya Fitra kala dihubungi di Jakarta, Minggu (12/03). 
Menurut pria yang biasa disapa Nafit ini, database yang berbasiskan sidik jari ini diharapkan semakin lebih mempermudah proses deteksi awal calon jamaah haji, apakah telah pernah berhaji atau belum. Ini penting bersamaan dengan adanya ketentuan bila masyarakat baru bisa mendaftar haji lagi sesudah sepuluh tahun dari keberangkatan terakhir. 
Diluar itu, dengan perekaman sidik jari, data jemaah akan tetap otentik meskipun jamaah yang bersangkutan mengkoreksi jati diri. “Hal semacam ini perlu sebagai usaha preventif terhadap peluang perbuatan manipulatif pihak tertentu yang ingin memakai data jamaah. Ini akan berlaku baik untuk jamaah haji reguler ataupun khusus,” tuturnya. 

“Kehadiran sidik jari bakal menjadi satu diantara kunci filter pendaftaran, selain data dukung yang lain yang berbentuk nama, nama orang tua, serta alamat calon jamaah,” imbuhnya. 

Sebagai tindaklanjut dari Keputusan ini, kata Nafit, mulai sejak satu tahun lalu Ditjen PHU meminta Kankemenag Kabupaten/Kota untuk menyediakan alat sidik jari serta kamera photo. Hingga hari ini sedikitinya telah 80% Kankemenag Kabupaten/Kota yang telah dilengkapi ke-2 piranti itu. Masih ada 20% yang belum memasang, diantaranya sebagian Kankemenag di Aceh, Maluku, Papua, Papua Barat, serta Jawa Timur. 

“Kami mentargetkan 31 Maret ini seluruh Kankemenag sudah memasang alat sidik jari serta kamera sebagai bagian kewajiban dari proses pendaftaran,” jelas Nafit. Selain itu, dalam usaha percepatan pembatalan, Ditjen PHU juga akan melaksanakan pendeteksian jamaah haji yang telah dikonfirmasi batal di Kankemenag. Prosedur sejauh ini mesti menanti surat pengajuan pembatalan dari Kankemenag. 

“Ke depan, kami bakal selekasnya mengolah pembatalan di aplikasi Siskohat apabila terdeteksi Kankemenag sudah melakukan konfirmasi pembatalan serta membuat surat pengajuan pembatalan meskipun secara fisik surat itu belum kami terima. Jadi sejenis konfirmasi pembatalan semi otomatis di sistem, ” ucapnya. 
Hal semacam ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kecepatan layanan pembatalan yang selama ini masih menjadi keluhan sebagian jamaah haji atau ahli waris kala yang bersangkutan membatalkan pendaftarannya. “Semoga langkah ini bisa lebih mempercepat proses pembatalan serta pencairan dana BPIH,” ujarnya. (Kemenag)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *