Soal Rekomendasi Paspor Haji dan Umrah Khusus, Kemenag: Tujuannya Untuk Hindari Penyalahgunaan

Posted on

Soal Rekomendasi Paspor Haji dan Umrah Khusus, Kemenag: Tujuannya Untuk Hindari Penyalahgunaan
Soal Rekomendasi Paspor Haji dan Umrah Khusus, Kemenag: Tujuannya Untuk Hindari Penyalahgunaan, Jakarta (hajikita.com) – Kementerian Agama menyatakan ketentuan baru terkait kewajiban adanya rekomendasi dari kantor wilayah Kemenag untuk paspor umrah dan haji khusus mempunyai tujuan positif. 

“Ini dilaksanakan untuk menangani masalah yang selama ini berlangsung. Ada jamaah umrah atau haji ke sana dan tak balik lagi,” tutur Direktur Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Abdul Djamil di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (15/3).

loading...

Kemenag, kata dia, senantiasa melaksanakan usaha sinergis dengan beragam pihak untuk mengantisipasi orang-orang yang punya niat jelek melalui visa umrah dan haji khusus. Djamil memberikan keyakinan kebijakan itu tak menyusahkan perusahaan penyelenggara umrah dan haji.

“Saya telah menulis surat instruksi supaya kantor Kemenag (di kabupaten/kota) membantu rekomendasi Itu. Tolong jangan sampai menyusahkan,” katanya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, ada ketentuan baru dalam pengurusan paspor untuk calon jemaah umrah serta haji khusus. Ketentuan itu mengatakan, waktu akan mengurus paspor di Kantor Imigrasi, mereka mesti memperoleh rekomendasi dari Kankemenag Kabupaten/Kota.

Rekomendasi itu yaitu kriteria tambahan yang diminta oleh pihak imigrasi dan Kankemenag Kab/Kota telah siap memberikan layanan rekomendasi itu. Tetapi, rekomendasi cuma akan diberikan pada calon jamaah yang berangkat dari Penyelenggara Perjalalan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar resmi di Kemenag.

Pemberlakukan rekomendasi ini yaitu satu diantara hasil keputusan pertemuan lintas kementerian serta badan yang terkait pada 23 Februari 2017 di Kemenkumham dan 6 Maret 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan. Pertemuan itu mengulas maraknya TKI yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur (non-prosedural) sehingga menyebabkan efek sosial, ekonomi, serta keselamatan pada TKI di luar negeri maupun keluarga dan lingkungan sosialnya. Pertemuan itu menyetujui pentingnya memperkuat sinergi dan kerja sama lintas kementerian serta instansi untuk mencegah permasalahan ini.

Sementara itu, Kanit IV Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri AKBP Julianto Sirait menyampaikan, Indonesia telah mempunyai undang-undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sejak 2007 yaitu UU Nomor 21 tahun 2007. Mendekati 2010, ada pergeseran modus operandi yaitu dengan memakai visa wisata, termasuk juga visa umrah. Julianto menyampaikan, pemberlakukan visa di Saudi sangat ketat, namun banyaknya permintaan terhadap TKI menyebabkan para pelaku mencari modus operandi lain, satu diantaranya lewat visa umrah.

“Kalau kita memberangkatkan 10 jamaah, maka kita juga berkewajiban memulangkan 10 jamaah. Pada kenyataannya banyak ditemukan jumlah yang pulang berbeda dengan sewaktu pergi,” katanya kala menghadiri simposium bertema ‘Jalur Kejahatan Perdagangan Manusia Melalui Umrah’ di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (15/3).

Pada 2011, kata Julianto, Pemerintah Indonesia melakukan repatriasi (memulangkan WNI ke Tanah Air). Yang dipulangkan itu terbagi dalam dua ketegori, yaitu yang melebihi saat izin tinggal serta TKI punya masalah. “Dari jumlah yang dipulangkan, ada yang memakai modus umrah untuk bekerja di Saudi, yang paling banyak dari Jawa barat, Kalsel, Madura (Jawa timur), serta NTB,” tuturnya.(Republika)

Loading...

One thought on “Soal Rekomendasi Paspor Haji dan Umrah Khusus, Kemenag: Tujuannya Untuk Hindari Penyalahgunaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *