Tidak Untuk Jemaah Umrah, Aturan Deposit Rp25 Juta Saat Bikin Paspor

Posted on

Direktur Pembinaan Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis
Tidak Untuk Jemaah Umrah, Aturan Deposit Rp25 Juta Saat Bikin Paspor, Jakarta (hajikita.com) – Direktur Pembinaan Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis meyakinkan kalau jemaah umrah tidak harus menyediakan deposit sebesar Rp25 juta saat akan membikin paspor.

Menurutnya, khusus untuk jemaah umrah cuma diberlakukan persyaratan tambahan berbentuk rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

loading...

Penegasan ini disampaikan Muhajirin untuk mengantisipasi adanya kekeliruan pemahaman terkait surat edaran Ditjen Imigrasi tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non profesional. Salah satu klausul edaran tersebut menyebutkan bahwa jika ditemukan kecurigaan pemohon akan bekerja di luar negeri tidak sesuai ketentuan dengan alasan wisata, melampirkan buku tabungan atas nama pemohon dengan nominal sekurang-kurangnya Rp25 juta.

“Khusus umrah, persyaratan tambahannya, dalam rangka mengurus paspor itu cuma surat rekomendasi dari Kemenag Kabupaten/Kota. Dalam hal adanya deposit Rp25 juta itu adalah teknis dari pihak imigrasi saat mencurigai seorang yang akan mengurus paspor pada saat misalnya dia akan melakukan traveling ke luar negeri dengan tujuan untuk mengunjungi keluarga atau mau jalan-jalan saja,” katanya di Jakarta, Jumat (17/03).

“Tidak sama dengan orang umrah, mereka kan ingin ibadah sehingga tak mesti miliki itu. Jadi pada prinsipnya itu tak berlaku untuk persyaratan jemaah umrah,” imbuhnya.

Disinggung masalah kecemasan ada yang overstay (melebihi masa tinggal), Mantan Kakanwil Kemenag Gorontalo ini juga meyakinkan kalau jemaah umrah yang berangkat lewat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi atau berizin mustahil lakukan hal semacam itu. Sebab, jemaah sebelum berangkat akan menandatangani surat pernyataan terlebih dahulu kepada PPIU nya masing-masing.

“Bila ada PPIU yang membiarkan jemaahnya over stayer, jadi resikonya berat karena izinnya bakal dicabut. Dari awal kita telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi agar tak ada jemaah umrah over stayer,” katanya.

Muhajirin mengaku bila sekarang ini pihaknya tengah konsentrasi untuk mendorong supaya jemaah tak pergi umrah lewat travel yang tidak berizin. Salah satu yang dilaksanakan yaitu dengan terus menggencarkan sosialisasi lima pasti umrah.

“Jemaah yang bakal umrah, mesti memastikan legalitas biro perjananan/travel itu resmi atau tidak, transportasi atau pesawat yang bakal digunakan, jadwal serta agenda kegiatan selama di Tanah Suci, tempat menginap (hotel), serta memastikan sudah mendapatkan visa,” tegas Muhajirin.

Untuk mempermudah jemaah dalam mencari informasi apakah biro travel atau PPIU itu resmi atau tidak, Ditjen Penyelenggaraan dan Umrah juga sudah menerbitkan aplikasi umrah cerdas berbasis android. Dari aplikasi itu, jemaah tinggal mengetik nama travel umrah yang bakal digunakan, bila terdaftar berarti telah berizin, bila tidak terdaftar berarti belum berizin.(Kemenag)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.